Sebelas negara miskin menghadapi ketidakstabilan ekonomi bahkan kehancuran akibat beban utang luar negeri yang mencapai ratusan miliar dolar, sebagian besar berasal dari pemberi pinjaman pemerintah terbesar dan paling keras, yaitu China.
Analisis Associated Press terhadap sebelas negara yang paling terhutang kepada China, termasuk Pakistan, Kenya, Zambia, Laos, dan Mongolia, menemukan bahwa pembayaran utang tersebut semakin menghabiskan sejumlah besar pendapatan pajak yang seharusnya digunakan untuk menjaga sekolah tetap berjalan, menyediakan listrik, dan membayar makanan dan bahan bakar. Selain itu, pembayaran utang juga menguras cadangan devisa negara yang seharusnya digunakan untuk membayar bunga utang, sehingga beberapa negara hanya memiliki waktu beberapa bulan sebelum uang tersebut habis.
Di balik layar, China enggan menghapus utang dan sangat rahasia mengenai jumlah uang yang telah dipinjam dan syarat-syaratnya. Hal ini membuat pemberi pinjaman besar lainnya enggan turun tangan untuk membantu. Selain itu, baru-baru ini terungkap bahwa peminjam harus menempatkan uang tunai dalam akun escrow yang tersembunyi, yang menjadikan China sebagai kreditor utama yang akan dibayar.
Negara-negara yang dianalisis oleh AP memiliki hingga 50% utang luar negeri dari China dan sebagian besar mengalokasikan lebih dari sepertiga pendapatan pemerintah untuk melunasi utang luar negeri. Dua di antaranya, Zambia dan Sri Lanka, sudah mengalami kegagalan bayar, tidak mampu membayar bahkan bunga dari pinjaman yang membiayai pembangunan pelabuhan, tambang, dan pembangkit listrik.
Di Pakistan, jutaan pekerja tekstil telah di-PHK karena negara ini memiliki utang luar negeri yang terlalu besar dan tidak mampu mempertahankan pasokan listrik dan menjalankan mesin-mesin.
Di Kenya, pemerintah menunda pembayaran gaji ribuan pegawai pelayanan sipil untuk menghemat uang agar bisa membayar utang luar negeri. Penasihat ekonomi utama presiden mengirimkan cuitan di Twitter bulan lalu, "Gaji atau kegagalan bayar? Pilih salah satu."
Sejak Sri Lanka gagal bayar setahun yang lalu, setengah juta lapangan kerja industri telah lenyap, inflasi mencapai lebih dari 50%, dan lebih dari setengah penduduk di banyak wilayah negara tersebut terjerembab dalam kemiskinan.
Para ahli memprediksi bahwa kecuali China mulai melonggarkan sikapnya terhadap pinjaman kepada negara-negara miskin, kemungkinan akan terjadi gelombang kegagalan bayar dan guncangan politik.
"Dalam banyak bagian dunia, sudah tengah malam," kata ekonom Harvard Ken Rogoff. "China telah datang dan meninggalkan ketidakstabilan geopolitik yang bisa berdampak jangka panjang."
BAGAIMANA DAMPAKNYA TERJADI
Studi kasus mengenai bagaimana ini berdampak dapat dilihat di Zambia, sebuah negara yang terkurung daratan dengan populasi sekitar 20 juta orang di Afrika bagian selatan yang dalam dua dekade terakhir telah meminjam miliaran dolar dari bank-bank milik negara China untuk membangun bendungan, jalur kereta api, dan jalan-jalan.
Pinjaman tersebut meningkatkan ekonomi Zambia tetapi juga meningkatkan pembayaran bunga luar negeri sehingga sisa dana bagi pemerintah sangat sedikit, yang memaksa mereka mengurangi pengeluaran untuk perawatan kesehatan, layanan sosial, dan subsidi bagi petani untuk benih dan pupuk.
Di masa lalu dalam keadaan seperti ini, pemberi pinjaman besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis akan merundingkan kesepakatan untuk menghapuskan sebagian utang, dengan setiap pemberi pinjaman mengungkapkan dengan jelas berapa yang mereka hutangi dan dengan syarat apa sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
Namun, China tidak bermain sesuai aturan tersebut. Pada awalnya, China bahkan menolak untuk bergabung dalam perundingan multilateral, bernegosiasi secara terpisah dengan Zambia dan bersikeras tentang kerahasiaan yang mencegah negara itu memberitahu pemberi pinjaman non-China tentang syarat-syarat pinjaman dan apakah China telah menemukan cara untuk mendahului dalam pembayaran.
Di tengah kebingungan ini pada tahun 2020, sekelompok pemberi pinjaman non-China menolak permohonan putus asa dari Zambia untuk menangguhkan pembayaran bunga, bahkan hanya untuk beberapa bulan. Penolakan itu menambah pengurasan cadangan devisa asing Zambia, yaitu simpanan yang sebagian besar berupa dolar Amerika Serikat yang digunakan untuk membayar bunga pinjaman dan membeli komoditas utama seperti minyak. Pada bulan November 2020, dengan cadangan yang sedikit tersisa, Zambia berhenti membayar bunga dan gagal membayar, yang menghalanginya untuk meminjam di masa depan dan memicu siklus memotong pengeluaran dan kemiskinan yang semakin dalam.
Inflasi di Zambia sejak itu melonjak 50%, tingkat pengangguran mencapai tingkat tertinggi dalam 17 tahun, dan mata uang negara itu, kwacha, telah kehilangan 30% nilai dalam waktu tujuh bulan saja. Estimasi PBB tentang jumlah penduduk Zambia yang tidak mendapatkan cukup makanan hampir tiga kali lipat sejauh ini tahun ini, mencapai 3,5 juta orang.
"Saya hanya duduk di rumah memikirkan apa yang akan saya makan karena saya tidak punya uang untuk membeli makanan," kata Marvis Kunda, seorang janda tunanetra berusia 70 tahun di provinsi Luapula, Zambia, yang dana kesejahteraannya baru-baru ini dipangkas. "Terkadang saya hanya makan sekali sehari dan jika tidak ada yang ingat untuk membantu saya dengan makanan dari tetangga, maka saya hanya akan kelaparan."
Beberapa bulan setelah Zambia gagal membayar utang, para peneliti menemukan bahwa Zambia berhutang $6,6 miliar kepada bank-bank milik negara China, dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya dan sekitar sepertiga dari total utang negara tersebut.
"Kami seperti terbang dalam kegelapan," kata Brad Parks, direktur eksekutif AidData, laboratorium riset di William & Mary yang telah menemukan ribuan pinjaman rahasia China dan membantu AP dalam analisisnya. "Ketika Anda melihat di bawah bantal sofa, tiba-tiba Anda menyadari, 'Oh, ada banyak hal yang kami lewatkan. Dan sebenarnya situasinya jauh lebih buruk.'"
UTANG DAN KEGUNCANGAN
Ketidakbersediaan China untuk mengalami kerugian besar atas ratusan miliar dolar yang mereka hutangi, seperti yang disarankan oleh Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, telah membuat banyak negara terjebak dalam siklus membayar bunga, yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang akan membantu mereka melunasi utang.
Cadangan devisa asing telah turun di 10 dari dua belas negara dalam analisis AP, dengan rata-rata penurunan 25% hanya dalam setahun. Mereka telah turun lebih dari 50% di Pakistan dan Republik Kongo. Tanpa adanya bailout, beberapa negara hanya memiliki beberapa bulan tersisa cadangan devisa untuk membayar makanan, bahan bakar, dan impor penting lainnya. Mongolia memiliki waktu delapan bulan. Pakistan dan Ethiopia sekitar dua bulan.
“Seiring dengan berhentinya aliran pendanaan, penyesuaian terjadi seketika," kata Patrick Curran, ekonom senior dari lembaga riset Tellimer. “Ekonomi menyusut, inflasi melonjak, makanan dan bahan bakar menjadi tidak terjangkau."
Mohammad Tahir, yang di-PHK enam bulan yang lalu dari pekerjaannya di pabrik tekstil di kota Multan, Pakistan, mengatakan bahwa ia telah mempertimbangkan untuk bunuh diri karena tidak tahan melihat keluarganya yang terdiri dari empat orang tidur setiap malam tanpa makan malam.
"Saya menghadapi jenis kemiskinan yang terburuk," kata Tahir, yang baru-baru ini diberitahu bahwa cadangan devisa Pakistan telah menipis sehingga negara itu tidak lagi mampu mengimpor bahan baku untuk pabriknya. "Saya tidak tahu kapan kami akan mendapatkan pekerjaan kami kembali."
Negara-negara miskin sebelumnya pernah menghadapi kekurangan valuta asing, inflasi tinggi, lonjakan pengangguran, dan kelaparan yang luas, tetapi jarang sekali seperti dalam setahun terakhir.
Bersamaan dengan campuran biasanya dari kesalahan pengelolaan pemerintah dan korupsi, ada dua peristiwa tak terduga dan menghancurkan: perang di Ukraina, yang telah membuat harga gandum dan minyak melambung tinggi, dan keputusan Federal Reserve Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga sebanyak 10 kali berturut-turut, yang terakhir kali pada bulan ini. Hal ini membuat pinjaman dengan suku bunga variabel menjadi jauh lebih mahal bagi negara-negara yang bersangkutan.
Semua ini mengguncang politik dalam negeri dan menggoyahkan aliansi strategis.
Pada bulan Maret, Honduras yang sangat berhutang menyebut "tekanan keuangan" sebagai alasan untuk menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok dan memutuskan hubungan dengan Taiwan.
Bulan lalu, Pakistan begitu putus asa untuk mencegah pemadaman listrik lebih lanjut sehingga mereka mencapai kesepakatan untuk membeli minyak dengan diskon dari Rusia, melanggar upaya yang dipimpin oleh AS untuk memutus sumber pendanaan Vladimir Putin.
Di Sri Lanka, para perusuh berbondong-bondong masuk ke jalan-jalan pada bulan Juli lalu, membakar rumah-rumah menteri pemerintah dan menyerbu istana presiden, sehingga pemimpin yang terikat dengan perjanjian yang memberatkan dengan Tiongkok melarikan diri dari negara tersebut.
TANGGAPAN TIONGKOK
Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam pernyataannya kepada AP, membantah gagasan bahwa Tiongkok adalah pemberi pinjaman yang tidak kenal ampun dan mengulangi pernyataan sebelumnya yang menyalahkan Federal Reserve. Tiongkok mengatakan bahwa jika Tiongkok harus menuruti permintaan IMF dan Bank Dunia untuk memaafkan sebagian pinjaman, maka lembaga multilateral tersebut juga harus melakukannya, yang menurut Tiongkok dianggap sebagai perwakilan AS.
"Kami mengimbau institusi-institusi ini untuk berpartisipasi aktif dalam tindakan yang relevan sesuai dengan prinsip 'tindakan bersama, beban yang adil' dan memberikan kontribusi lebih besar untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi kesulitan," demikian pernyataan kementerian tersebut.
Tiongkok berargumen bahwa mereka telah memberikan bantuan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pinjaman dan pinjaman darurat, serta sebagai kontributor terbesar dalam program penangguhan sementara pembayaran bunga selama pandemi coronavirus. Tiongkok juga mengklaim telah memaafkan 23 pinjaman tanpa bunga kepada negara-negara Afrika, meskipun Brad Parks dari AidData mengatakan bahwa pinjaman semacam itu sebagian besar berasal dari dua dekade yang lalu dan hanya menyumbang kurang dari 5% dari total pinjaman yang diberikan.
Dalam pembicaraan tingkat tinggi di Washington bulan lalu, Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk tidak lagi menuntut IMF dan Bank Dunia untuk memaafkan pinjaman jika kedua lembaga tersebut bersedia memberikan komitmen untuk memberikan hibah dan bantuan lain kepada negara-negara yang sedang mengalami masalah, menurut berbagai laporan berita. Namun, dalam beberapa minggu terakhir belum ada pengumuman resmi dan kedua lembaga tersebut telah mengungkapkan kekecewaan terhadap Beijing.
"Pandangan saya adalah bahwa kita harus menarik mereka - mungkin itu kata yang kurang sopan - kita perlu berjalan bersama," kata Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, awal bulan ini. "Karena jika tidak, akan ada bencana bagi banyak negara."
IMF dan Bank Dunia mengatakan bahwa mengalami kerugian atas pinjaman mereka akan merusak panduan tradisional penanganan krisis negara yang memberikan perlakuan khusus kepada mereka karena, tidak seperti bank-bank Tiongkok, mereka sudah membiayai dengan suku bunga rendah untuk membantu negara-negara yang sedang dalam kesulitan bangkit kembali. Namun, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mencatat bahwa kedua lembaga multilateral tersebut telah membuat pengecualian dari aturan tersebut di masa lalu.
Saat waktu semakin terbatas, beberapa pejabat mendorong pemberian konsesi.
Ashfaq Hassan, mantan pejabat utang di Kementerian Keuangan Pakistan, mengatakan beban utang negaranya terlalu berat dan waktu terlalu singkat bagi IMF dan Bank Dunia untuk bertahan. Dia juga menyerukan konsesi dari dana investasi swasta yang memberikan pinjaman kepada negaranya dengan membeli obligasi.
"Setiap pemangku kepentingan harus melakukan pemotongan," kata Hassan.
Satu tanda baik: IMF pada hari Rabu mengumumkan persetujuan pinjaman sebesar $3 miliar untuk Ghana, yang menunjukkan harapan bahwa kesepakatan restrukturisasi utang dapat dicapai di antara para kreditor.
Tiongkok juga menolak gagasan, yang dipopulerkan dalam pemerintahan Trump, bahwa Tiongkok terlibat dalam "diplomasi jebakan utang," meninggalkan negara-negara terbebani utang yang tidak dapat mereka bayar sehingga Tiongkok dapat menguasai pelabuhan, tambang, dan aset strategis lainnya.
Pada titik ini, para ahli yang telah mempelajari masalah ini secara rinci telah berpihak pada Beijing. Pemberian pinjaman Tiongkok berasal dari puluhan bank di daratan dan jauh terlalu sembrono dan ceroboh untuk diatur dari atas. Jika ada yang mengatakan, bank-bank Tiongkok tidak mengalami kerugian karena timing-nya sangat buruk ketika mereka menghadapi kerugian besar dari pinjaman properti yang sembrono di negara mereka sendiri dan ekonomi yang melambat secara dramatis.
Namun, para ahli cepat menunjukkan bahwa peran Tiongkok yang kurang jahat bukanlah peran yang kurang menakutkan.
"Tidak ada satu orang yang bertanggung jawab," kata Teal Emery, mantan analis pinjaman negara yang sekarang menjalankan kelompok konsultasi Teal Insights.
Brad Parks dari AidData menambahkan tentang Beijing, "Mereka mencobanya seiring berjalannya waktu. Tidak ada rencana utama."
Sebagian besar penghargaan atas mengungkapkan utang tersembunyi Tiongkok diberikan kepada Parks, yang selama satu dekade terakhir harus menghadapi segala jenis hambatan, penyembunyian, dan kebohongan dari pemerintahan otoriter.
Penelusuran ini dimulai pada tahun 2011 ketika seorang ekonom Bank Dunia ternama meminta Parks untuk mengambil alih tugas menyelidiki pinjaman Tiongkok. Dalam beberapa bulan, dengan menggunakan teknik penambangan data daring, Parks dan beberapa peneliti mulai mengungkap ratusan pinjaman yang tidak diketahui oleh Bank Dunia.
Pada saat itu, Tiongkok sedang meningkatkan pemberian pinjaman yang segera menjadi bagian dari "Inisiatif Jalur Sutra" senilai $1 triliun untuk memastikan pasokan mineral penting, memenangkan sekutu di luar negeri, dan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari aset dolar Amerika Serikat. Banyak negara berkembang yang berharap mendapatkan dolar AS untuk membangun pembangkit listrik, jalan, pelabuhan, dan memperluas operasi pertambangan.
Namun, setelah beberapa tahun pemberian pinjaman pemerintah Tiongkok yang sederhana, negara-negara tersebut mendapati diri mereka terjebak dalam utang yang besar, dan kondisinya sangat tidak menguntungkan. Mereka khawatir bahwa menumpuk lebih banyak pinjaman di atas pinjaman lama akan membuat mereka terlihat sembrono di mata lembaga pemeringkat kredit dan membuat pinjaman di masa depan lebih mahal.
Oleh karena itu, Tiongkok mulai membentuk perusahaan payung untuk beberapa proyek infrastruktur dan memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tersebut, yang memungkinkan negara-negara yang sangat terhutang untuk menghindari mencatat utang baru tersebut. Meskipun pinjaman tersebut dijamin oleh pemerintah, tidak ada yang akan mengetahuinya.
Di Zambia, misalnya, pinjaman sebesar $1,5 miliar dari dua bank Tiongkok kepada perusahaan payung untuk membangun bendungan hidroelektrik raksasa tidak tercatat dalam laporan keuangan negara selama bertahun-tahun.
Di Indonesia, pinjaman Tiongkok sebesar $4 miliar untuk membantu pembangunan jalur kereta api juga tidak pernah tercatat dalam laporan keuangan pemerintah yang tersedia untuk publik. Semuanya berubah bertahun-tahun kemudian ketika biaya proyek melebihi anggaran sebesar $1,5 miliar, pemerintah Indonesia terpaksa menggelontorkan dana penyelamatan dua kali untuk proyek kereta api tersebut.
"Ketika proyek-proyek ini gagal, apa yang semula diiklankan sebagai utang swasta berubah menjadi utang publik," kata Parks. "Ada proyek-proyek semacam ini di seluruh dunia."
Pada tahun 2021, sepuluh tahun setelah Parks dan timnya memulai penelusuran, mereka telah mengumpulkan cukup informasi untuk sebuah temuan yang mencolok: Setidaknya ada $385 miliar utang Tiongkok yang tersembunyi dan tidak dilaporkan di 88 negara, dan banyak dari negara-negara tersebut berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada yang diketahui siapa pun.
Salah satu pengungkapan adalah bahwa Tiongkok memberikan pinjaman sebesar $3,5 miliar untuk membangun sistem kereta api di Laos, yang akan membutuhkan hampir seperempat dari output tahunan negara itu untuk melunasinya.
Laporan AidData lainnya pada saat yang sama menunjukkan bahwa banyak pinjaman Tiongkok diberikan untuk proyek-proyek di daerah-daerah yang disukai oleh politisi berpengaruh dan seringkali sebelum pemilihan kunci. Beberapa proyek yang dibangun tidak masuk akal secara ekonomi dan penuh dengan masalah.
Di Sri Lanka, bandara yang didanai oleh Tiongkok yang dibangun di kampung halaman presiden dan jauh dari sebagian besar penduduk negara tersebut hampir tidak digunakan sehingga gajah-gajah terlihat berkeliaran di landas pacunya.
Retakan mulai muncul di pembangkit listrik tenaga air di Uganda dan Ekuador, di mana pada bulan Maret pemerintah mendapatkan persetujuan yudisial untuk tuduhan korupsi terkait proyek tersebut terhadap mantan presiden yang sekarang dalam pengasingan.
Di Pakistan, sebuah pembangkit listrik harus ditutup karena takut akan runtuh. Di Kenya, bagian terakhir dari jalur kereta api tidak pernah dibangun karena perencanaan yang buruk dan kekurangan dana.
BERLARI KE BARIS DEPAN
Saat Parks menggali rincian pinjaman, ia menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan: Klausul yang mewajibkan negara peminjam menyimpan dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya di rekening escrow rahasia yang bisa diambil oleh Beijing jika negara-negara tersebut berhenti membayar bunga atas pinjaman mereka.
Secara efektif, Tiongkok telah melompat ke baris depan untuk mendapatkan pembayaran tanpa diketahui oleh pemberi pinjaman lainnya.
Di Uganda, Parks mengungkapkan bahwa pinjaman untuk memperluas bandara utama mencakup rekening escrow yang dapat menampung lebih dari $15 juta. Penyelidikan legislatif mengecam menteri keuangan atas persetujuannya terhadap persyaratan semacam itu, dengan penyelidik utama mengatakan bahwa ia harus diadili dan dipenjara.
Parks tidak yakin berapa banyak rekening semacam itu yang telah dibuat, tetapi tuntutan pemerintah terhadap jenis jaminan apa pun, apalagi jaminan dalam bentuk uang tunai, sangat jarang terjadi dalam pinjaman kedaulatan. Dan keberadaan rekening escrow tersebut telah membuat bank non-Tiongkok, investor obligasi, dan pemberi pinjaman lainnya khawatir dan enggan menerima jumlah yang kurang dari yang mereka haruskan.
"Kreditor lain mengatakan, 'Kami tidak akan menawarkan apa pun jika Tiongkok, pada dasarnya, berada di garis pembayaran terdepan,'" kata Parks. "Hal ini menyebabkan kebuntuan. Semua orang saling menilai dan mengatakan, 'Akankah saya menjadi orang bodoh di sini?'"
Sementara itu, Beijing telah melakukan jenis pinjaman tersembunyi baru yang menambah kebingungan dan ketidakpercayaan. Parks dan orang lain menemukan bahwa bank sentral Tiongkok sebenarnya telah meminjam puluhan miliar dolar melalui apa yang tampak sebagai pertukaran mata uang asing biasa.
Pertukaran mata uang asing, yang disebut swap, memungkinkan negara-negara meminjam mata uang yang lebih umum digunakan seperti dolar Amerika Serikat untuk mengatasi kekurangan sementara dalam cadangan devisa. Swap ini dimaksudkan untuk tujuan likuiditas, bukan untuk membangun sesuatu, dan berlangsung hanya selama beberapa bulan.
Namun, swap Tiongkok menyerupai pinjaman dengan jangka waktu bertahun-tahun dan tingkat bunga yang lebih tinggi dari biasanya. Dan yang penting, swap ini tidak tercatat sebagai pinjaman yang akan menambah total utang negara.
Mongolia telah mengambil swap senilai $1,8 miliar setiap tahun selama bertahun-tahun, jumlah yang setara dengan 14% dari produksi ekonominya setiap tahun. Pakistan telah mengambil swap senilai hampir $3,6 miliar setiap tahun selama bertahun-tahun dan Laos $300 juta.
Swap ini dapat membantu mencegah kebangkrutan dengan menyediakan kembali cadangan mata uang, tetapi mereka menambah pinjaman di atas pinjaman yang sudah ada dan dapat membuat keruntuhan menjadi lebih parah, mirip dengan apa yang terjadi menjelang krisis keuangan 2009 ketika bank-bank AS terus menawarkan hipotek yang semakin besar kepada pemilik rumah yang tidak mampu membayar yang pertama.
Beberapa negara miskin yang berjuang untuk melunasi utang kepada Tiongkok sekarang terjebak dalam keadaan limbah pinjaman: Tiongkok tidak mau mengalami kerugian, dan IMF tidak akan menawarkan pinjaman bunga rendah jika uang tersebut hanya akan digunakan untuk membayar bunga atas utang kepada Tiongkok.
Bagi Chad dan Ethiopia, sudah lebih dari setahun sejak paket penyelamatan IMF disetujui dalam kesepakatan tingkat staf, tetapi hampir semua uang tersebut ditahan karena negosiasi antara para krediturnya masih berlangsung.
"Anda memiliki sejumlah negara yang berada dalam kondisi keuangan yang sangat sulit," kata Parks, yang sebagian besar disebabkan oleh kemajuan Tiongkok yang menakjubkan hanya dalam satu generasi, dari menjadi penerima bantuan luar negeri neto menjadi kreditor terbesar di dunia.
"Bagaimanapun, mereka berhasil melakukan semua ini tanpa diketahui publik," katanya. "Jadi, kecuali orang memahami bagaimana Tiongkok memberikan pinjaman, bagaimana praktik pinjamannya bekerja, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan krisis-krisis ini."
sumber China's Loans Pushing World’s Poorest Countries To Brink Of Collapse (barchart.com)
.jpg)
.jpg)
